Bogor, Kabarpangan.com – Gagasan tentang pangan, pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan dari Calon Presiden Joko Widodo sudah tepat dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Untuk itu, perlu terus diwujudkan dan sekaligus meneruskan kebijakan sebagaimana sudah dilakukan Joko Widodo dalam empat tahun terakhir.
Sekretaris Keluarga Alumni IPB (KamIPB) Tri Cahya Budi, Senin (18/2), menjelaskan visi Jokowi tentang Indonesia Maju sangat jelas dalam gagasan tentang pangan, pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan. Prioritas utama dari visi dan gagasan itu adalah mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
“Yang perlu ditekankan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama. Dalam hal pangan, pertanian dan perdesaan, pemberdayaan sangat diperlukan menuju kemandirian,” ujarnya.
Baca : Jokowi Bagikan Lahan, 800 Warga Lampung Timur Berharap Dapat Sertifikat
Untuk itulah, lanjutnya, sebagai komunitas alumni IPB yang pernah bergelut dengan dunia pangan, pertanian dan lingkungan hidup, KamIPB menaruh apresiasi terhadap visi dan kebijakan yang hendak dijalankan Jokowi dalam lima tahun ke depan. “Inilah sejak awal yang mendasari kami untuk memberikan dukungan yang penuh kepada Jokowi,” ujarnya.
Ketua KamIPB Titik Wijayanti menambahkan bahwa komitmen Jokowi sudah tidak diragukan lagi untuk mendorong kamandirian pangan, pertanian secara umum, dan kesejahteraan petani. Salah satu bukti atas komitmen itu adalah menekan impor jagung yang sudah turun drastis dalam tiga tahun terakhir.
Baca : Ratusan Alumni IPB Deklarasi Dukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin
Berbagai prestasi Joko Widodo tersebut, ujarnya, dibahas dalam bincang-bincang yang digelar Keluarga Alumni IPB (KamIPB) bersamaan dengan Nonton Bareng Debat Capres di Bogor, Minggu (18/2). Nonton Bareng KamIPB itu merupakan kelanjutan dari berbagai kegiatan sebelumnya, seperti Bedah Sosok Jokowi ‘Menuju Cahaya’.
Secara terpisah, kubu pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebutkan penurunan impor jagung yang dibanggakan capres Joko Widodo diikuti kebijakan peningkatan impor gandum.
Baca : Pemerintah Akui Terlambat Antisipasi Kekurangan Jagung
Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Prabowo-Sandi, Anggawira, dalam rilis media di Jakarta, Senin, berpendapat klaim penghentian impor jagung tersebut hanya merupakan bentuk pengalihan impor dari jagung ke gandum.
Baca : Dicanangkan Soekarno, Jokowi Berani Terapkan Reforma Agraria
“Kebijakan penghentian impor jagung sejak 2016 sampai 2018 untuk keperluan industri pakan ternyata diikuti peningkatan impor gandum rata-rata sekitar 2,7 juta ton per tahun atau sekitar Rp 8,29 triliun,” katanya.
Staf pengajar Universitas Trilogi Muhammad Karim menegaskan perdebatan data-data tersebut merupakan hal yang wajar. Namun, yang lebih penting adalah menuntaskan persoalan-persoalan mendasar dalam pembangunan pangan dan pertanian secara umum.
“Keberpihakan pada reforma agraria itu merupakan salah satu hal yang mendasar. Ini yang perlu dilihat dari komitmen Joko Widodo tersebut,” ujar alumnni IPB yang juga salah satu penggagas Ocean Watch. [KP-03]
Be the first to comment