Aktivis 98 KBM IPB: Seperti ‘De Javu’ Orde Baru, Jokowi Mau Cari Apalagi?

JAKARTA, KP – Seruan moral dan gelombang protes terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo terus bergulir. Setelah mahasiswa, kelompok kritis, para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus, beberapa aktivis pada awal reformasi pun mulai turun gunung. Sebagian besar pesan yang disuarakan adalah mendesak pemerintah jangan sampai melukai proses demokrasi, memanfaatkan alat dan organisasi negara, menjunjung etika, tidak menghalalkan berbagai cara untuk mempertahankan kekuasaan.

Salah satu elemen tersebut adalah Aktivis 98 Keluarga Besar Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (KBM IPB). Desakan tersebut hanya beberapa hari setelah seruan para guru besar IPB yang tergabung dalam Forum Keluarga Besar IPB. Beberapa aktivis 98 KBM IPB itu adalah La Ode Untung, Yayat Dinar, Gunadi, Subran Khalid, Isbar Arafat, Hasim Adnan, Rudi Ginting, M Karim, Gideon Wijaya, Herbert S dan Bung Donu.

Dalam pernyataan pada Rabu (7/2/2024) di Kampus IPB Baranangsiang, Bogor, Jawa Barat, mereka menyebutkan pemerintah saat ini terkesan menjadikan demokrasi hanya sebagai tameng melegalkan nafsu kekuasaan menuju status quo. Kekuasaan yang maha besar menjadi lahan bagus untuk apa saja, termasuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) seperti Orde Baru.

“Seperti de javu (peristiwa berulang-Red), kami melihat kondisi ini kembali terjadi pada rezim Joko Widodo. Mau cari apalagi Jokowi,” ujar Untung, mantan pimpinan KBM 98 ini.

Yayat menambahkan bahwa perjalanan bangsa dan proses berdemokrasi jangan sampai mengingkari tekad pendiri bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Konstitusi dan etika harus menjadi acuan dan dasar bagi seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara. “Jika melangkahi etika, konstitusi, dan semangat bersama dalam NKRI, maka tidak ada pilihan lain harus dilengserkan,” tegas Yayat.

Untuk itu, Aktivis 98 KAM IPB menyerukan seluruh perwakilan rakyat di DPR untuk segera melakukan Sidang Istimewa. Fakta-fakta yang terlihat saat ini sudah cukup menjadi indikasi awal. “Jangan sampai para anggota DPR menjadi bagian dari nepotisme kekuasaan dan membenarkan perilaku seperti ini. Negara ini bisa bubar karena nafsu dan perilaku politik menyimpang para peguasa dan elit kekuasaan,” .

Sebelumnya, puluhan guru besar yang tergabung dalam Forum Keluarga Besar IPB menyampaikan seruannya untuk mendorong proses suksesi kepemimpinan nasional melalui pemilihan umum (pemilu) yang tertib, aman dan damai.

Guru Besar IPB Haryadi Kartodihardjo yang mewakili forum tersebut mengatakan dalam praktik demokrasi perlu menjunjung proses yang bermartabat. Kepemimpinan dan pemerintahan harus dikembalikan pada semangat Pancasila. Pemimpin harus menjunjung tinggi etika dan moral yang sejalan dengan sumpah jabatan. Peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya harus dikembalikan pada amanat rakyat dan akal sehat.[PR/KP]