Kamboja, Kabarpangan.com – Dewan Menteri (Council of Ministers) yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Hun Sen menerima draft Kebijakan Singkong Nasional 2020-2025 (Law on Cassava National Policy 2020-2025). Kebijakan nasional itu memprioritaskan pembangunan singkong, industri pengolahan, dan menggenjot ekspor.
Baca : Sistem Resi Gudang Perikanan Siap di 15 Cold Storage
Dalam pernyataan tertulis pemerintah pekan lalu disebutkan penetapan keputusan yang disetujui Dewan Menteri itu langsung dipimpin PM Hun Sen secara tertutup. Kebijakan tersebut mendorong upaya modernisasi pertanian sebagai salah satu prioritas penting. Demikian juga mempromosikan sistem pertanian keluarga menjadi sistem pertanian berorientasi komersial (agro-commercial production).
“Pertanian dan pembangunan industri pertanian dapat meningkatkan pendapatan untuk masyarakat dan menghubungkan sejumlah sektor dalam satu keterkaitan ekonomi. Ini semakin meningkatkan keunggulan ekspor Kamboja di pasar internasional,” demikian kutipan dari draft kebijakan tersebut.
Pertumbuhan lahan penanaman di Kamboja yang cepat dalam beberapa dekade terakhir menjadikan singkong sebagai tanaman terpenting kedua setelah beras. Singkong menyumbang antara 3 dan 4 persen dari PDB negara tersebut. Menurut laporan pemerintah, setiap tahun, sekitar Rp 4,4 triliun (300 juta dolar AS) diinvestasikan untuk menanam singkong di lebih dari 600.000 hektare.
Baca : Digagas dalam Food Estate, Segera Tetapkan Singkong Sebagai Pangan Strategis
Laporan yang diberitakan khmertimeskh.com tersebut menunjukkan ekspor terbesar Kamboja adalah singkong segar (fresh cassava). Sedangkan nilai gaplek kering (dried cassava slices) bernilai sekitar Rp 10,7 triliun (728 juta dolar AS). Lebih dari 90.000 keluarga pedesaan di 13 provinsi terlibat dalam budidaya singkong.
Data Kementerian Pertanian Kamboja menyebutkan ekspor 3,29 juta ton singkong pada tahun 2019, jumlah ini meningkat 27% dari tahun 2018 senilai 2,59 juta ton. [KP-03]
kabarpangan.com || kabarpangan.id@gmail.com
Be the first to comment