Jakarta, Kabarpangan.com – Setelah dilanda sejumlah bencana dalam beberapa waktu terakhir, seluruh jajaran di Nusa Tenggara Timur (NTT) perlu melakukan antisipasi guna mencegah guna mencegah korban dan kerugian lainnya. Salah satu pencegahan itu dengan mengoptimalkan informasi terkait cuaca dan iklim sehingga mengurangi tingkat risiko yang terjadi.
Demikian dikatakan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPP PDI Perjuangan, Alvian Feoh, Senin (23/8/2021). Penegasan itu disampaikan menyusul pantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Dari citra satelit, dalam 10 hari terakhir terdapat sejumlah titik panas di sejumlah wilayah dan terbanyak berasal dari wilayah NTT sebanyak 61 titik. Setelah NTT, titik panas juga muncul di wilayah Kalimantan Barat 34 titik, Papua 17 titik, NTB 17 titik, Kalimantan Utara 17 titik, Maluku 9 titik, dan Jambi 4 titik.
Baca : CIPS: Holding BUMN Pangan Bisa Hambat Investasi Baru Pertanian
Menurut Alvian, titik panas itu berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan sangat berisiko bagi masyarakat sekitarnya. Apalagi, hutan berperan dalam menjaga fungsi ekologis dan sumber penghidupan masyarakat sekitarnya.
“Untuk itu, informasi awal dari BMKG tersebut harus disikapi secara bijak sehingga bisa mengurangi tingkat risiko bencana. Masyarakat sudah lelah dihadapkan pada pandemi, jangan sampai bencana semakin menambah beban mereka,” ujar mantan aktivis GMNI Kupang ini.
Dia menjelaskan, tindakan antisipasi merupakan bagian penting dalam penanggulangan bencana yang selama ini belum menjadi prioritas. Padahal, teknologi informasi sudah berkembang begitu cepat sehingga bisa mempermudah antisipasi bencana. “Informasi yang ada bisa dioptimalkan sehingga dampak dari bencana, baik nyawa manusia, kerusakan ekologi atau materi lainnya bisa ditekan,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan pihaknya mendorong pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meliputi tiga klaster dalam strategi penanganan karhutla.
Sebelumnya, BMKG meminta komitmen penuh pemerintah daerah dalam aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Peran pemerintah daerah dinilai sangat penting karena laju pembangunan di daerah sangat masif.
“Aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim butuh komitmen politik karena harus dimulai dari kepala daerah yang diwujudkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD),” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (6/8/2021).
Menurut Dwikorita, pemerintah kabupaten/kota harus mempersiapkan kemungkinan terburuk dari bencana alam serta dampak perubahan iklim, seperti badai tropis, banjir, banjir bandang, longsor, angin kencang, dan kekeringan yang diprediksi akan lebih sering terjadi dengan intensitas yang lebih kuat. [KP-3] kabarpangan.id@gmail.com
Be the first to comment