Bogor, Kabarpangan.com – Rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 1 juta ton mendapat protes keras dari pelaku pertanian, khususnya para petani. Selain membuat harga beras di tingkat petani jatuh, namun juga panen pada musim ini terancam tidak terserap.
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan Gerakan Petani Nusantara (GPN) mendapatkan banyak keluhan dari para petani agar impor tersebut dibatalkan. KRKP dan GPN banyak mendampingi para petani di sejumlah sentra pertanian.
Koordinator Nasional KRKP Said Abdullah saat ini petani akan menghadapi panen musim tanam I (MT I) yang biasanya lebih banyak menghasilkan jika membandingkan dengan MT II. Jadi, dengan kondisi yang ada maka sangat wajar jika para petani menolak impor beras tersebut.
“Impor beras untuk memperkuat cadangan beras nasional sulit diterima. Dalam 2-3 minggu ke depan akan terjadi panen raya,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (8/3/2021).
Jadi bisa diprediksi bahwa stok akan lebih banyak dari waktu normal. Namun memang tidak semua dalam kondisi baik, ada sebagian hasil panen yang memiliki kandungan air lebih banyak. Alhasil, harga bisa turun.
” Kalau tidak ada cara pengeringan yang baik, kualitas beras turun. Kasus kemarin di Ngawi dan Bojonegoro harganya Rp 3.800/Kg tapi tengkulak jarang yang mau beli karena tinggi kadar airnya. Ada prediksi April awal masih ada hujan tinggi. Kalau terjadi, ketika panen raya harga bisa diprediksi seperti tahun-tahun lalu itu turun. Sekarang Rp. 3.800/Kg padahal HPP GKP (harga pembelian pemerintah gabah kering panen) Rp. 4.200/Kg,” jelas jebolan IPB ini.
Kejadian itu seharusnya bisa ada antisipasi sejak awal. Negara seharusnya bisa memberikan fasilitas yang bisa melindungi hasil panen petani tersebut, baik melalui anggaran maupun kebijakan. Salah satunya rencana impor yang membuat harga beras di tingkat petani makin anjlok.
Sebelumnya pemerintah mengumumkan soal penting penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton termasuk melalui impor dalam waktu dekat ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan itu dilakukan demi menjaga ketersediaan stok di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali. “Salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta -1,5 juta ton,” ujarnya.
Alokasi penyediaan dari impor 500 ribu ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog. Adapun penyerapan gabah oleh Perum Bulog dengan target setara beras 900 ribu ton saat panen raya pada Maret sampai dengan Mei 2021, dan 500 ribu ton pada Juni sampai September 2021.
Sementara itu Menteri Perdagangan M Lutfi mengungkapkan untuk masalah beras sudah ditentukan oleh Menko Bidang Perekonomian. Impor beras ini akan digunakan sebagai iron stock atau barang yang disimpan di Bulog sebagai cadangan dan selalu ada.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum GPN Suryo Wiyono menegaskan perlunya upaya menyeluruh dalam memfasilitasi petani untuk dapat meningkatkan kualitas gabah yang baik. Hal itu terutama pada musim panen raya dengan curah hujan yang tinggi. Kemudian memberikan layanan dan dukungan kepada petani di saat panen raya agar menguntungkan petani.
Secara khusus, KRKP dan GPN juga menyoroti berbagai hal untuk mencegah dan menghancurkan segala bentuk praktik jahat para mafia pangan yang hanya akan mengambil keuntungan dan menghadirkan kerugian pada petani.[KP-03]
Kabarpangan.com || kabarpangan.id@gmail.com
Be the first to comment