GMPK Siapkan Bukti Politik Uang di Pilkada Manokwari 2020

Ilustrasi money politic (Ist)

Jakarta, Kabarpangan.com – Dugaan politik uang (money politic) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Manokwari, Papua Barat, semakin terkuak. Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Papua Barat menyiapkan sejumlah bukti terkait politik uang tersebut. Sementara itu, dua pasangan yang bertarung dalam Pilkada Manokwari adalah Hermus Indou-Edi Budoyo (HEBO) dan Sius Dowansiba-Mozes Rudi F Timisela (SMART) terus mengawal perolehan suara.

Ketua DPD GMPK Papua Barat Ayub Msiren mengatakan pihaknya sudah mendapatkan laporan bahwa ada dugaan pemberian uang kepada sejumlah ketua TPS oleh istri dari salah satu kandidat Pilkada Manokwari 2020. Untuk itu, seperti diberitakan media lokal, pihaknya terus berkoordinasi untuk memperkuat bukti dan mendorong proses hukum selanjutnya.
Dikatakan, bukti-bukti sedang dikumpulkan untuk diserahkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang sudah memeriksa saksi-saksi.

“Kemarin sejumlah saksi sudah diperiksa. Bukti-bukti lain segera kami serahkan ke Bawaslu,” kata Ayub, Rabu (16/12/2020).

GMPK juga terus memperkuat koordinasi dengan jaringannya di Manokwari sehingga bisa memperbanyak saksi dan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam pemeriksaan awal.

“Kalau dimulai dengan kecurangan maka pemerintahan yang dihasilkan pasti bermasala dan dampaknya pada pembangunan dan kesejahteraan warga yang tidak terurus,” ujarnya.

Sebelumya, beberapa kelompok masyarakat terus mendorong proses hukum politik uang dari salah satu kandidat tersebut. Salah satunya, Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH).
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy dalam keterangan tertulisnya meyakini adanya politik uang dari istri salah satu kandidat yang juga pejabat Kabupaten Manokwari. Untuk itu, Sentra Gabungan Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) diminta segera menelusuri dugaan kecurangan tersebut.

“Jika itu terbukti benar, Gakkumdu dapat memprosesnya sehingga pelau diseret ke pengadilan. Itu pernah dilakukan Gakummdu Manokwari pada Pemilu 2019,” ujar Warinussy Minggu (13/12/2020).

Ketua Bawaslu Papua Barat Nazil Hilmie telah mengimbau warga bersama-sama mengawal hasil pilkada di sembilan daerah di Papua Barat. Dia bersama jajarannya berupaya seoptimal mungkin dalam menegakan menegakkan keadilan pada Pilkada 2020. Untuk itu, praktik politik uang tersebut harus segera diungkapkan melalui proses hukum. [KP-05]

kabarpangan.com || kabarpangan.id@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*