Butuh Visi Pimpinan dan Regulasi, Perikanan Bisa Tingkatkan PAD Manokwari

Bernard S Boneftar dan Eddy Waluyo, mengunjungi petani dan nelayan membahas berbagai kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, Kabarpangan.com – Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, masih bisa ditingkatkan. Kawasan pesisir, laut, komoditas perikanan bisa dioptimalkan jika pimpinan daerah mempunyai visi yang didukung dengan regulasi (kebijakan) yang tepat.

Hal itu disampaikan Bernard S Boneftar dan Eddy Waluyo yang merupakan dua bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari. Keduanya merupakan birokrat yang pernah bertugas di Manokwari dan beberapa daerah di Papua Barat, serta pernah maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Manokwari 2015 lalu dari calon independen.

Menurut Boneftar potensi kelautan dan perikanan Manokwari sangat besar dan perlu dioptimalkan agar bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Selama ini, keragaman komoditas perikanan dianggap bukan dari Manokwari karena belum didukung regulasi dan sistem retribusi yang baik.

Baca : Sagu, Egek dan Suku Moi Kelim di Papua Barat

Dikatakan, berbekal pengalaman sebagai birokrat dan memimpin sejumlah instansi di Kabupaten Manokwari, maka peningkatan PAD bisa digenjot dari sektor kelautan dan perikanan.
“Potensi kelautan dan berbagai komoditas perikanan bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Jika dikelola dengan benar, potensi itu bisa mendongkrak PAD yang dapat dinikmati seluruh rakyat Manokwari,” tegas mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Manokwari ini.

Hal yang sama juga disampaikan Waluyo bahwa masih banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan PAD dan bisa dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat. Namun, untuk mengoptimalkan potensi itu membutuhkan visi yang jelas dari pimpinan daerah dan didukung regulasi yang tepat.

Baca : Bantu RMU, Kawasan Perbatasan Jadi Lumbung Beras

“Kalau tidak ada visi dan regulasi yang menopang maka program-program untuk mengelola potensi daerah akan sulit terwujud,” ujar mantan camat dan jebolan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) ini,  belum lama ini.

Belum lama ini, jajaran Dinas Perhubungan dan Kelautan Manokwari menyebutkan potensi perikanan terutama jenis ikan tuna di Manokwari masih sangat besar. Selama ini, ikan tuna yang ditangkap dari perairan Manokwari dan sekitarnya justru tidak diketahui dengan pasti. Padahal, potensi pendapatan bisa dioptimalkan dari komoditas tuna. Belum lagi ratusan komoditas lainnya yang bisa dikelola untuk kesejahteraan masyarakat Manokwari dan bahkan Papua Barat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Manokwari membutuhkan dukungan kebijakan retribusi, jasa pelabuhan pendaratan ikan dan gudang pendingin (cold storage). Hal tersebut sebenarnya bisa disiapkan oleh pemerintah daerah sebagai fasilitasi bagi investor, tetapi juga bisa disewakan untuk meningkatkan pendapatan dan khas daerah.

Baca : Pengawasan Limbah Sawit di Landak-Kalbar Perlu Diperluas

“Peningkatan retribusi ini bisa dilakukan tanpa memberatkan investor. Semuanya bisa diatur dengan landasan kebijakan yang menguntungkan semua pihak. Pengalaman selama memimpin Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika selama 2011-2016, awalnya retribusi hanya Rp 60 juta bisa dinaikkan hingga Rp 600 juta. Ini pun kami merasa belum optimal,” ujar Boneftar yang pernah menjadi analis politik, hukum, dan HAM pada Desk Papua Barat dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. [KP-03]

kabarpangan.com || kabarpangan.id@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*